Organisasi massa (Ormas) yang menamakan dirinya Badan Kehormatan Negara Republik Indonesia (BKhNRI), empat anggotanya diamankan aparat keamanan. BKHnRI dinilai telah meresahkan masyarakat, sebab nama-nama jabatan yang ada dalam organisasi itu, mengisyaratkan lebih tinggi negara.
Empat anggota BKhNRI itu adalah Muhammad Fahrin ST yang mempunyai dua jabatan yaitu menteri keuangan RI dan Ketua Badan Kehormatan Bank Indonesia berpangkt letnan jenderal, Ardiansyah yang menjabat Ketua Badan Kehormatan Kejaksaan Agung RI dan pemimpin kolektif TNI dan Polri yang berpangkat Jenderal, Laode Wane yang dipersiapkan sebagai calon Gubernur Garontalo berpangkat Jenderal, dan Khairil Anwar yang dipersiapkan jadi Bupati Jember berpangkat jenderal.
Sedangkan pimpinan BKHnRI LM Syahrial SH menyebut dirinya Ketua/Presiden dan Negara Republik Indonesia yang berpangkat jenderal besar. Semua pejabat yang mengabdikan dirinya pada BKHnRI dikeluarkan surat keputusan (SK)-nya oleh Syahrial. Semua dokumen persuratannya menggunakan lambang negara RI yaitu burung garuda, termasuk stempel persuratannya juga menggunakan lambang burung garuda RI.
Syahrial dalam merekrut anggotanya tidak memberlakukan administrasi yang rumit. Bila ada anggotanya yang masuk dan bersedia menjadi pejabat BKHnRI cukup membayar uang. Besarnya bervariasi tergantung dari jabatan yang diberikan. Misalnya, untuk jabatan jaksa agung maka harus membayar uang Rp 3.5 juta. Kalau jabatan menteri atau yang setingkat cukup membayar Rp 2.5 juta. Sedangkan untuk jabatan calon gubernur dan Bupati diharuskan membayar Rp 1.5 juta.
"Kalau saya terlibat di BKhNRI sejak tahun 2006. Saya langsung menjebata Ketua Badan Kehormatan Kejaksaan Agung RI dan saya bayar Rp 3.5 juta," katanya, Jumat (18/11), ketika diamankan di kantor Kodim 1413 Buton. Doktrin yang ditanamkan bagi anggota BKHnRI adalah penyelamatan negara sedangkan asasnya adalah pancasila dan perjuangannya adalah menegakkan merah putih. "Khusus tugas saya yaitu memberantas raja-raja kecil yang korupsi didaerah dan memantau kerja kejaksaan agung RI," terangnya.
Dalam SK yang ditandatangani Syahrial pada pejabat yang diangkatnya dalam BKHnRI, tertera gaji yang besarnya memang menggiurkan berkisar mulai dari Rp 12 juta hingga Rp 60 juta per bulan. SK Ardiansyah misalnya sebagai Jaksa Agung, tertera gaji Rp 60 juta. sedangkan Laode Wane calon pejabat ditingkat provinsi yaitu Gubernur Gorontalo dijanjikan gaji Rp 20 juta. Sedangkan untuk jabatan Bupati dijanjikan gaji Rp 12 juta.
Untuk meyakinkan anggotanya akan gaji itu, Syahrial mengeluarkan surat nomor 01/P/K.BKhN-RI/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 perihal pemberitahuan. Isinya menyebutkan Ketua BKhN-RI (presiden dan Negara RI) mengeluarkan uang dalam bentuk surat berharga sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai Rp 1 Triliun. Anggaran itu menyebutkan akan digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas penegakan BKhNRI.
"Presiden kami mengatakan sumber anggarannya dari APBN RI tahun anggaran 2012. Kami dijanjikan akan dibayarkan awal tahun 2012 setelah penetapan APBN tahun 2012," ujar Ardiansyah.
Anggota BKhNRI sejauh ini tidak merasa ditipu oleh Syahrial. Padahal kalau dilihat modis operandinya, ada dugaan pemerasan dan penipuan. Karena kalau melihat perekrutannya setiap anggota baru dimintai uang administrasi dan dijanjikan gaji yang menggiurkan. Ardiansyah yang sudah lima tahun mengabdikan dirinya untuk BKhNRI mengaku belum sepersen pun diberi gaji sebagaimana yang tertuang dalam SK yang ditandatangani Syahrial. Begitu juga dengan pejabat tinggi BKhNRI yang lain.
Mulai dari tahun 2006 hingga 2011, Syahrial telah merekrut sebanyak 130 orang dengan rata-rata biaya administrasi yang dikenakan diluar pejabat tinggi BKhNRI yaitu Rp 1-1.5 juta.
Untuk persuratan yang dibuat tiap lembaga yang ada di BKhNRI untuk dikirim ke Jakarta dan daerah-daerah lain tidak ditanggung BKhNRI. Masing-masing menanggung sendiri dananya. "Memang untuk sementara ini kami menanggung sendiri. Termasuk biaya bila kami ingin keluar daerah kami tanggung sendiri," ucap Fahrin Hamid
Untuk memuluskan pengaruhnya. Syahrial rupanya punya strategi jitu. Rata-rata untuk merekrut anggota baru, yang diincar tamatan SMA yang ekonominya terbilang dibawah rata-rata. Seperti Laode Wane, pria asal Lasalimu Kabupaten Buton itu, baru tamat SMA. Sedangkan orang tuanya berpendidikan SMP. "Saya disuruh orang tua saya masuk di BKhNRI bulan Maret 2011 setelah orang-orang BKhNRI menemui orang tua saya. Kalau ditanya arah perjuangan saya belum tahu banyak karena saya baru. Kalau di Baubau saya bekerja jadi tukang bengkel," tuturnya.
Dandim 1413 Buton Letkol Inf Unang Sudargo, Jumat siang (18/11) berupaya meyakinkan empat anggota BKhNRI agar tidak terpengaruh dengan doktrin ormas BKhNRI. Sedangkan Kepala Kesbanglinmas Kota Baubau LM Yusuf Hibali juga terlihat serius dan aktif melakukan pembinaan kepada keempat orang itu di kantor kodim. Empat petinggi BKHnRI itu juga mengenakan pin bergambar garuda dengan sisi bawa bertuliskan BKHnRI serta tanda pengenal diri, akhirnya disita aparat kemanan.
Sedangkan pimpinan BKHnRI LM Syahrial SH menyebut dirinya Ketua/Presiden dan Negara Republik Indonesia yang berpangkat jenderal besar. Semua pejabat yang mengabdikan dirinya pada BKHnRI dikeluarkan surat keputusan (SK)-nya oleh Syahrial. Semua dokumen persuratannya menggunakan lambang negara RI yaitu burung garuda, termasuk stempel persuratannya juga menggunakan lambang burung garuda RI.
Syahrial dalam merekrut anggotanya tidak memberlakukan administrasi yang rumit. Bila ada anggotanya yang masuk dan bersedia menjadi pejabat BKHnRI cukup membayar uang. Besarnya bervariasi tergantung dari jabatan yang diberikan. Misalnya, untuk jabatan jaksa agung maka harus membayar uang Rp 3.5 juta. Kalau jabatan menteri atau yang setingkat cukup membayar Rp 2.5 juta. Sedangkan untuk jabatan calon gubernur dan Bupati diharuskan membayar Rp 1.5 juta.
"Kalau saya terlibat di BKhNRI sejak tahun 2006. Saya langsung menjebata Ketua Badan Kehormatan Kejaksaan Agung RI dan saya bayar Rp 3.5 juta," katanya, Jumat (18/11), ketika diamankan di kantor Kodim 1413 Buton. Doktrin yang ditanamkan bagi anggota BKHnRI adalah penyelamatan negara sedangkan asasnya adalah pancasila dan perjuangannya adalah menegakkan merah putih. "Khusus tugas saya yaitu memberantas raja-raja kecil yang korupsi didaerah dan memantau kerja kejaksaan agung RI," terangnya.
Dalam SK yang ditandatangani Syahrial pada pejabat yang diangkatnya dalam BKHnRI, tertera gaji yang besarnya memang menggiurkan berkisar mulai dari Rp 12 juta hingga Rp 60 juta per bulan. SK Ardiansyah misalnya sebagai Jaksa Agung, tertera gaji Rp 60 juta. sedangkan Laode Wane calon pejabat ditingkat provinsi yaitu Gubernur Gorontalo dijanjikan gaji Rp 20 juta. Sedangkan untuk jabatan Bupati dijanjikan gaji Rp 12 juta.
Untuk meyakinkan anggotanya akan gaji itu, Syahrial mengeluarkan surat nomor 01/P/K.BKhN-RI/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 perihal pemberitahuan. Isinya menyebutkan Ketua BKhN-RI (presiden dan Negara RI) mengeluarkan uang dalam bentuk surat berharga sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai Rp 1 Triliun. Anggaran itu menyebutkan akan digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas penegakan BKhNRI.
"Presiden kami mengatakan sumber anggarannya dari APBN RI tahun anggaran 2012. Kami dijanjikan akan dibayarkan awal tahun 2012 setelah penetapan APBN tahun 2012," ujar Ardiansyah.
Anggota BKhNRI sejauh ini tidak merasa ditipu oleh Syahrial. Padahal kalau dilihat modis operandinya, ada dugaan pemerasan dan penipuan. Karena kalau melihat perekrutannya setiap anggota baru dimintai uang administrasi dan dijanjikan gaji yang menggiurkan. Ardiansyah yang sudah lima tahun mengabdikan dirinya untuk BKhNRI mengaku belum sepersen pun diberi gaji sebagaimana yang tertuang dalam SK yang ditandatangani Syahrial. Begitu juga dengan pejabat tinggi BKhNRI yang lain.
Mulai dari tahun 2006 hingga 2011, Syahrial telah merekrut sebanyak 130 orang dengan rata-rata biaya administrasi yang dikenakan diluar pejabat tinggi BKhNRI yaitu Rp 1-1.5 juta.
Untuk persuratan yang dibuat tiap lembaga yang ada di BKhNRI untuk dikirim ke Jakarta dan daerah-daerah lain tidak ditanggung BKhNRI. Masing-masing menanggung sendiri dananya. "Memang untuk sementara ini kami menanggung sendiri. Termasuk biaya bila kami ingin keluar daerah kami tanggung sendiri," ucap Fahrin Hamid
Untuk memuluskan pengaruhnya. Syahrial rupanya punya strategi jitu. Rata-rata untuk merekrut anggota baru, yang diincar tamatan SMA yang ekonominya terbilang dibawah rata-rata. Seperti Laode Wane, pria asal Lasalimu Kabupaten Buton itu, baru tamat SMA. Sedangkan orang tuanya berpendidikan SMP. "Saya disuruh orang tua saya masuk di BKhNRI bulan Maret 2011 setelah orang-orang BKhNRI menemui orang tua saya. Kalau ditanya arah perjuangan saya belum tahu banyak karena saya baru. Kalau di Baubau saya bekerja jadi tukang bengkel," tuturnya.
Dandim 1413 Buton Letkol Inf Unang Sudargo, Jumat siang (18/11) berupaya meyakinkan empat anggota BKhNRI agar tidak terpengaruh dengan doktrin ormas BKhNRI. Sedangkan Kepala Kesbanglinmas Kota Baubau LM Yusuf Hibali juga terlihat serius dan aktif melakukan pembinaan kepada keempat orang itu di kantor kodim. Empat petinggi BKHnRI itu juga mengenakan pin bergambar garuda dengan sisi bawa bertuliskan BKHnRI serta tanda pengenal diri, akhirnya disita aparat kemanan.
Sumber : Klik
1 komentar:
tdak bapak tdak anak penipu semua.....
Posting Komentar
Tolong Komentarnya. Terima Kasih